Peluang Magang di Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 181 Tahun 1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2024. Tujuan utama kami adalah menciptakan lingkungan yang mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan serta penegakan hak asasi perempuan. Dalam upaya melibatkan masyarakat dalam aktivitas Komnas Perempuan, kami membuka kesempatan magang untuk mendukung peluncuran dua dekade UU PKdRT. Program magang ini berlangsung selama tiga bulan, dari Juni hingga September 2024, dengan kebutuhan tiga orang pemagang.
1. Asisten Koordinator Bagian Analisis dan Advokasi Kebijakan Tingkat Nasional
- Kode: 021-AKRHK-KTN-2024
- Level: Asisten Koordinator
- Unit Kerja: Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan
- Status: Kontrak satu tahun
Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan bertugas melaksanakan reformasi hukum dan kebijakan mulai dari perencanaan program, penganggaran, implementasi, monitoring, evaluasi, hingga pelaporan. Tugas utama divisi ini meliputi:
- Mengkaji substansi dan rancangan peraturan perundang-undangan untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan hak asasi perempuan.
- Melakukan kajian terhadap uji materiil dan formil peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah, agar sesuai dengan konstitusi dan instrumen HAM yang relevan.
- Mengkaji instrumen HAM internasional, baik berupa instrumen hukum maupun pedoman, serta laporan dari ahli dan pelapor khusus PBB untuk pengembangan kebijakan di tingkat daerah dan nasional.
- Membangun dialog konstruktif dengan penentu kebijakan di lembaga legislatif dan eksekutif untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam penyusunan kerangka hukum untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
- Menggalang dukungan penentu kebijakan untuk mengintegrasikan saran Komnas Perempuan dalam reformasi hukum dan kebijakan.
Uraian Tugas:
- Membantu Koordinator Divisi dalam pengembangan kajian/analisis/evaluasi kebijakan.
- Menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang diperlukan untuk program Divisi.
- Menuliskan kerangka acuan, pengajuan anggaran, dan laporan program.
- Melaksanakan advokasi dan program sesuai penugasan.
- Memetakan stakeholder terkait lobby dan advokasi HAM Perempuan.
- Berkomunikasi dengan mitra legislatif, eksekutif, yudikatif, masyarakat sipil, dan publik.
Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1, diutamakan Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial.
- Pengalaman minimal 4 tahun di bidang terkait.
- Pengalaman dalam kajian kuantitatif-kualitatif dan analisis kebijakan.
- Pengetahuan tentang prinsip keadilan berperspektif korban.
- Kemampuan legal drafting dan komunikasi yang baik.
- Siap melakukan perjalanan dan bekerja di situasi darurat.
2. Asisten Koordinator Bagian Analisis dan Advokasi Kebijakan Tingkat Daerah
- Kode: 023-AKRHK-KTD-2024
- Level: Asisten Koordinator
- Unit Kerja: Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan
- Status: Kontrak satu tahun
Tugas dan tanggung jawab untuk posisi ini mirip dengan posisi tingkat nasional, namun berfokus pada kajian dan advokasi kebijakan di tingkat daerah.
Kualifikasi:
- Pendidikan dan pengalaman yang sama dengan posisi tingkat nasional.
Hanya kandidat yang memenuhi kualifikasi yang akan dihubungi untuk proses selanjutnya. Mari bergabung dengan kami untuk berkontribusi dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan hak asasi perempuan di Indonesia!
